Menolak Restorasi Hegemoni

 Pidato Sekretaris Negara Marco Rubio di Munich baru-baru ini bukan sekadar pernyataan diplomatik rutin, melainkan sebuah manifesto yang mengkhawatirkan bagi tatanan dunia multipolar. Dengan narasi yang memuliakan kembali kejayaan masa lalu Barat dan ajakan untuk menghapus rasa bersalah atas sejarah kolonial, pidato ini mengirimkan sinyal kuat tentang upaya pemulihan supremasi yang berbasis pada identitas peradaban tertentu. Bagi bangsa seperti Indonesia, narasi ini adalah peringatan dini: kita harus bersiap agar tidak kembali terjebak menjadi sekadar "struktur pendukung" bagi kepentingan mereka.

Titik paling krusial yang harus kita waspadai adalah normalisasi sejarah kolonial. Ketika Rubio mendesak Eropa untuk melepaskan belenggu "rasa bersalah" atas masa lalu, ia secara tidak langsung sedang mencoba menghapus memori penderitaan bangsa-bangsa terjajah. Padahal, kemajuan yang ia banggakan—universitas, sains, dan hukum—seringkali dibangun di atas fondasi ekstraksi sumber daya dan penindasan di tanah-tanah koloni. Jika narasi "tanpa rasa bersalah" ini menjadi landasan kebijakan luar negeri mereka, maka standar moral internasional akan bergeser. Hak asasi manusia dan kedaulatan negara berkembang bisa dengan mudah dikorbankan demi apa yang mereka sebut sebagai "vitalitas peradaban".

Selain itu, ajakan untuk membangun "Abad Barat Baru" yang eksklusif menunjukkan adanya benih supremasi yang berbahaya. Dengan menekankan kesamaan iman, keturunan, dan budaya sebagai pengikat aliansi, mereka sedang membangun tembok pemisah antara "Barat" dan "Dunia Lainnya". Jika kita tidak waspada, struktur ekonomi global akan diarahkan kembali pada pola lama: Barat sebagai pusat industri teknologi tinggi, sementara kita diposisikan kembali sebagai penyedia bahan mentah atau pasar konsumsi semata. Upaya Indonesia dalam melakukan hilirisasi industri adalah bentuk perlawanan nyata terhadap struktur ini, dan kita harus bersiap menghadapi tekanan diplomatik yang akan dibungkus dengan alasan "kebebasan pasar".

Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari struktur yang mereka bangun. Kita harus memperteguh prinsip politik luar negeri Bebas Aktif yang tidak memihak pada blok peradaban tertentu. Aliansi kita haruslah aliansi kemanusiaan yang inklusif, bukan aliansi berdasarkan "darah dan tanah". Solidaritas dengan sesama negara berkembang (Global South) harus diperkuat untuk memastikan bahwa tatanan dunia masa depan adalah dunia yang multipolar, di mana kedaulatan setiap bangsa dihargai tanpa melihat latar belakang ras atau agamanya.

Sebagai penutup, kejayaan masa lalu sebuah peradaban tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mendominasi masa depan pihak lain. Kita harus berdiri tegak di atas kaki sendiri, mengamankan rantai pasok nasional, dan menjaga ingatan kolektif bangsa akan pahitnya penjajahan. Hanya dengan kemandirian penuh dan kewaspadaan intelektual, kita bisa memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi subjek sejarah yang berdaulat, bukan sekadar pelengkap dalam drama restorasi hegemoni Barat.