Pada Mei 1998, di tengah gelombang demonstrasi yang menuntut Soeharto turun, Emha Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun menjadi salah satu tokoh yang diundang ke Istana Merdeka untuk dimintai nasihat. Bersama tokoh lintas agama lainnya, seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid, ia ikut mendesak sang presiden yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade itu untuk mundur. Dalam salah satu pertemuan itu, Cak Nun melontarkan kalimat yang kelak menjadi terkenal: "ora dadi presiden ora pathèken", tidak jadi presiden pun tidak apa-apa. Kalimat itu bahkan diadopsi Soeharto sendiri saat mengumumkan pengunduran dirinya.
Dua puluh dua tahun kemudian, dalam sebuah forum Jemaah Maiyah, Cak Nun mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan banyak orang: ia mengaku menyesal ikut mendesak Soeharto lengser. Bukan karena ia rindu pada Orde Baru, tapi karena menurutnya kondisi setelah reformasi justru lebih membingungkan. Dulu, katanya, keadaan serba jelas: yang benar dan yang salah punya batas yang tegas. Sekarang, semua terasa abu-abu, sulit dibedakan mana yang jujur dan mana yang sekadar bersandiwara.
Pada titik inilah letak keunikan sikap Cak Nun yang sering luput dari perhatian: ia bukan berubah pikiran soal siapa yang harus didukung atau dijatuhkan, melainkan tetap konsisten pada satu ukuran yang sama sejak awal, apakah kekuasaan sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi rakyat, siapa pun yang sedang duduk di kursi itu.
Pola yang Berulang di Setiap Zaman
Jika ditelusuri lebih jauh, sikap kritis Cak Nun bukan sesuatu yang muncul sesaat menjelang 1998, dan bukan pula berhenti setelah Soeharto lengser. Sejak masa Orde Baru, ia dikenal sebagai budayawan yang vokal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, pada masa ketika kritik semacam itu bisa berujung pada pemeriksaan aparat, bahkan penjara bagi sejumlah aktivis lain yang bersuara serupa.
Setelah reformasi bergulir dan Soeharto lengser, banyak tokoh yang dulu vokal justru masuk ke pusaran kekuasaan, entah menjadi menteri, anggota parlemen, atau penasihat politik. Cak Nun mengambil jalan berbeda. Ia memilih menutup diri dari sorotan media selama beberapa waktu, dan memfokuskan energinya pada gerakan Maiyah bersama grup musik KiaiKanjeng, berkeliling ke pelosok daerah tanpa embel-embel jabatan maupun afiliasi partai.
Pola serupa terus berlanjut di era-era berikutnya. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, nama Cak Nun kembali ramai dibicarakan publik, kali ini karena kritik-kritiknya yang tajam terhadap kekuasaan, termasuk istilah "Firaun" yang sempat menjadi viral dan memicu perdebatan luas di media, antara yang menilai kritik itu berlebihan dan yang menganggapnya sebagai bentuk kewarasan di tengah pemujaan berlebihan pada figur pemimpin.
Yang menarik, sebagian pihak sempat menuding sikap ini sebagai perubahan arah, mengingat pada periode-periode sebelumnya nama Cak Nun juga pernah dikaitkan dengan kedekatan pada lingkaran kekuasaan tertentu. Namun jika ditarik benang merahnya, target kritiknya tidak pernah benar-benar tentang mendukung atau menjatuhkan sosok tertentu. Yang konsisten adalah pertanyaan yang terus ia ajukan dari satu rezim ke rezim berikutnya, apakah kekuasaan itu jujur pada rakyatnya atau tidak.
Menolak Kursi, Memilih Jalan Sunyi
Konsistensi Cak Nun juga tampak dari caranya menolak berbagai tawaran posisi kekuasaan yang datang kepadanya, mulai dari era Gus Dur hingga pemerintahan-pemerintahan sesudahnya. Alih-alih masuk ke dalam sistem untuk mengubahnya dari dalam, seperti jalan yang diambil banyak aktivis 1998 lainnya, ia memilih tetap berada di luar, sebagai suara independen yang tidak terikat kepentingan jabatan maupun partai.
Pilihan ini bukan tanpa alasan. Baginya, kekuasaan yang tidak diimbangi kesadaran batin berisiko menjadi alat untuk menjinakkan, bukan mencerahkan. Dengan tetap berada di luar struktur kekuasaan, ruang untuk berpikir bebas dan bersuara jujur dinilai lebih mungkin dijaga, dibanding jika harus tunduk pada logika politik praktis begitu duduk di kursi jabatan.
Konsistensi yang Sering Disalahpahami
Konsistensi semacam ini kerap disalahartikan sebagai sikap oposisi tanpa henti, seolah-olah Cak Nun anti terhadap siapa pun yang berkuasa tanpa pandang bulu. Padahal, jika dicermati dari berbagai pernyataannya sepanjang tahun, ukuran yang ia pakai relatif tetap: bukan soal siapa presidennya, partai apa yang berkuasa, atau kubu mana yang sedang unggul, melainkan soal apakah kekuasaan itu masih berpihak pada kejujuran dan kepentingan rakyat kebanyakan.
Ini pula yang membuat penyesalannya soal Soeharto terasa konsisten, bukan kontradiktif. Ia tidak menyesal karena tiba-tiba merindukan otoritarianisme, melainkan karena menilai bahwa pergantian kekuasaan ternyata tidak otomatis menghadirkan kejujuran yang lebih baik. Ukurannya tetap sama, hanya realitasnya yang berubah, dan ia memilih tetap jujur mengakui itu meski berisiko disalahpahami publik.
Kesetiaan pada Nilai, Bukan pada Rezim
Pada akhirnya, kisah panjang Cak Nun lintas zaman ini menyodorkan satu pertanyaan sederhana namun jarang benar-benar dijawab tegas oleh banyak tokoh publik: setia pada siapa, sebenarnya, seorang pengkritik kekuasaan itu? Pada partai yang pernah didukungnya, pada tokoh yang pernah dibelanya, atau pada nilai yang menjadi alasan awal ia bersuara?
Cak Nun tampaknya memilih jalur ketiga. Kesetiaannya bukan pada rezim tertentu, bukan pula pada label oposisi yang melekat padanya dari luar, melainkan pada satu pertanyaan yang terus diulangnya dari generasi kekuasaan ke generasi berikutnya, apakah yang berkuasa hari ini benar-benar hadir untuk rakyatnya, atau sekadar berganti wajah dari kekuasaan yang dulu ia kritik habis-habisan.
Barangkali di situlah bentuk konsistensi yang paling sulit dijalani, sekaligus paling jarang ditemukan: kesetiaan yang tidak pernah berpihak pada siapa pun yang sedang berkuasa, tapi selalu berpihak pada mereka yang berada di bawah kuasa itu.






