Daftar Partai-Partai Yang Akan Memangkas Kewenangan KPK

Note :
Maaf, artikel ini agak keras. Tulisan ini berdasarkan referensi artikel Harian Kompas, Kamis 17 September 2009, "Demokrat Berubah sikap". Apabila ada diantara anda yang kurang setuju dengan tulisan ini atau memiliki argumen yang berbeda, silakan tuliskan komentar anda sepuasnya di link Comments di bawah artikel. Salam.


"Korupsi, sudah menjadi seni dan bagian budaya bangsa"
Bung Hatta, 1970

Di pemilihan Ketua KPK 2007-2011 di DPR 2007 lalu ada dua calon ”terkuat”.

Pertama, Chandra Hamzah, pengacara yang lebih banyak mengurus masalah perdata, dan yang kedua, Antasari Azhar. ”Terkuat” karena merekalah yang diduga akan dipilih DPR, justru karena dianggap paling lemah visinya untuk pemberantasan korupsi. Calon ”terkuat” lainnya adalah Bibit Samad Rianto, polisi yang samasekali tidak pernah menangani kasus korupsi dan malah diduga pernah menerima ”pemberian” untuk pembangunan rumahnya.

Dua tokoh yang dianggap paling berani, Amien Sunaryadi, Wakil Ketua KPK sebelumnya, pilihan ICW dan pernah menjabat Senior Manager di PricewaterhouseCoopers, dan Surachmin, Inspektur pengawasan BPK yang mengusulkan koruptor diatas 1 Milyar dihukum mati, justru langsung terdepak dari pemilihan Ketua KPK di DPR tahun 2007 itu.

Yang paling kontroversial tentu saja adalah Antasari Azhar, berkaitan dengan tindakannya yang tidak mengeksekusi 32 anggota DPRD Sumbar yang telah divonis bersalah korupsi oleh MA, juga kelambanannya dalam eksekusi Tommy Suharto yang menyebabkan Tommy kabur. Tapi justru karena itulah banyak pihak menduga Antasari akan dipilih oleh partai-partai besar di DPR itu.

Dan betul saja, akhirnya, dua partai terbesar bahu-membahu memilih karakter yang paling kontroversial itu. Partai besar yang mengangkat Antasari itu adalah :

1. Partai Golkar.
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP.

Source : Republika, "Skenario Pembubaran KPK Sejak Antasari Terpilih".

Seperti diketahui umum, banyak kader dari partai-partai terbesar itu yang ditangkap karena diduga korupsi. Misi mereka sukses, Antasari terpilih menjadi pemimpin KPK. Tapi lucunya, Antasari justru jadi begitu aktifnya memberantas korupsi. Dan partai-partai yang memilihnya pun beranggapan Antasari sudah tidak sesuai dengan visi dan misi DPR karena "terlalu aktif" memerangi korupsi.

Di tahun 2009 ini, setelah serangan bertubi-tubi terhadap KPK dari lembaga-lembaga yang dinilai paling korup di mata masyarakat, DPR juga berusaha untuk memotong lagi wewenang KPK, yaitu wewenangnya melakukan penuntutan (RUU Pengadilan Tipikor).


Dan partai-partai yang mendorong pemotongan wewenang strategis KPK itu adalah :

1. Partai Golkar.
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP.
3. Partai Amanat Nasional, PAN
4. Partai Damai Sejahtera.
Sumber : Kompas Cetak, "Demokrat Berubah Sikap", 17 September 2009.

Sedangkan Partai-Partai Yang Menolak penghapusan wewenang penuntutan KPK :

1. Partai Keadilan Sejahtera.
2. Partai Demokrat.
3. Partai Kebangkitan Bangsa.



http://imperiumindonesia.blogspot.com/2009/09/daftar-partai-partai-yang-akan.html