Kritik publik terhadap pejabat sering diabaikan, dianggap gangguan daripada bahan evaluasi serius. Padahal, cara pejabat menanggapi kritik menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas nyata. Selama ini, retorika kosong lebih disukai daripada tindakan konkret. Sistem seperti ini memunculkan stagnasi, di mana masalah jelas tetap tak terselesaikan.
Skema empat langkah—Distill, Acknowledge, Respond, Commit—menawarkan kerangka praktis untuk merespons kritik. Distill memisahkan emosi dari substansi agar pejabat fokus pada inti masalah. Acknowledge berarti mengakui kebenaran kritik, membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi frustrasi publik. Respond menuntut tindakan cepat, jujur, dan transparan, bukan sekadar pernyataan. Commit memastikan upaya perbaikan bisa dilihat dan dievaluasi masyarakat. Dengan skema ini, kritik menjadi instrumen perbaikan sistemik.
Namun, skema ini sejatinya kewajiban pejabat. Mereka punya otoritas dan sumber daya untuk menerapkannya. Ironisnya, risiko terlihatnya progres di publik membuat banyak pejabat enggan melangkah. Lebih mudah bagi mereka berbicara tanpa bukti konkret daripada membuka setiap langkah kerja. Akibatnya, janji tetap janji, sementara sistem publik tetap carut-marut dan tak akuntabel.
Siapa yang harus memulai? Tantangan terbesar adalah keberanian menghadapi risiko politik dan tekanan atasan. Aktivis, jurnalis investigasi, atau pejabat dengan integritas tinggi bisa memulai, tapi peluangnya kecil. Penolakan keras akan datang dari atasan yang takut kehilangan kontrol, kelompok kepentingan yang nyaman dengan amburadul, dan pejabat yang hanya ingin aman di zona nyaman. Skeptis yang iddle menonton dari pinggir, menilai setiap langkah, menunggu kegagalan untuk membenarkan ketidakpercayaan mereka.
Kasus nyata menunjukkan ini bukan teori semata. Misalnya, ketika kebijakan publik di sebuah kota diimplementasikan tanpa mekanisme transparansi, kritik masyarakat dibungkam, laporan progres tak pernah dipublikasikan. Hasilnya, proyek macet, anggaran terbuang, dan kepercayaan publik merosot drastis. Skema empat langkah, jika dijalankan, bisa mencegah kegagalan semacam ini. Namun, keberanian untuk memulai tetap menjadi faktor kritis.
Risiko politik juga nyata. Pejabat yang menerapkan skema ini bisa diserang atasannya jika progres terlihat lambat atau kontroversial. Konflik kepentingan internal menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, keberanian bukan hanya soal moral, tapi soal strategi: siapa yang punya posisi aman, siapa yang bisa menanggung kritik, dan siapa yang siap memimpin langkah perubahan. Tanpa strategi ini, skema hanya menjadi simbol kosong, bukan alat perbaikan sistemik.
Selain itu, kebiasaan pejabat menghindari implementasi skema menunjukkan masalah struktural. Transparansi dan akuntabilitas tidak dijadikan prioritas, hanya jargon publikasi. Kritik masyarakat tercecer, kehilangan potensi memperbaiki sistem. Tanpa inisiatif individu berani, stagnasi akan terus berlanjut. Inilah paradoksnya: sistem bisa diperbaiki, tapi hanya jika seseorang memulai langkah yang jelas, terlihat, dan konsisten. Pejabat sendiri jarang mau menanggung risiko itu.
Akhirnya, keberhasilan skema empat langkah bukan hanya soal prosedur, tapi soal integritas dan keberanian. Tanpa itu, framework hanyalah simbol kosong. Kritik akan tetap tersisa sebagai suara hilang di udara, sementara carut-marut sistem terus lestari. Hanya keberanian dan komitmen nyata yang bisa mengubah kebiasaan lama, memecah zona nyaman, dan membawa transparansi yang sesungguhnya.
Postingan
0 kata-kata:
Posting Komentar